Bahas IKN, Gubernur Kaltim dan Rektor Uniba Hadir Sebagai Pembicara di Seminar Nasional dan Rakor Forpertais
BALIKPAPAN—Gubernur Kalimantan Timur Dr Isran Noor hadir pada acara Seminar Nasional dan Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (Forpertais) se-Kalimantan yang digelar di Ballroom Hotel Platinum Balikpapan, Sabtu (28/05/2022).
Selain dihadiri oleh Gubernur Kaltim, turut pula hadir Rektor Universitas Balikpapan Dr Isradi Zainal ST, MT, MH, MM, DESS, IPU, Dandim 0905 Balikpapan Kolonel Inf Faisal Riza dan sejumlah pimpinan perguruan tinggi keagamaan Islam swasta se-Kalimantan.
Seminar nasional yang digelar oleh Forpertais ini sengaja mengundang empat narasumber, diantaranya Pangdam VI Mulawarman yang berhalangan hadir dan diwakili oleh Dandim 0905 Balikpapan Kolonel Inf Faisal Riza, Kapolda Kaltim yang juga berhalangan hadir, Gubernur Kaltim dan Rektor Universitas Balikpapan dengan moderator Dr Kusnan dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Balikpapan.
Di sesi ini ada dua narasumber yang menarik bagi peserta yang hadir, di sesi ke dua yaitu dari Dr Isran Noor dan sesi ke tiga adalah Dr Isradi Zainal. Di hadapan sejumlah peserta yang hadir, Isran Noor menyampaikan paparan dengan tema “Nilai Strategis Ibu Kota Negara Nusantara dalam Perspektif SDM, Ekonomi dan Sosial Masyarakat”. Menurutnya, kenapa ibu kota negara itu pindah? Bahwa ada yang mengatakan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang pemindahan ibu kota negara itu dinilai terlalu cepat. “Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, kalau menurut saya sebaliknya, sudah sangat terlambat,” ujarnya.
Lebih rinci Isran Noor memaparkan, pada tahun 1957 Presiden Soekarno sudah mau memindahkan ibu kota negara ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kemudian Presiden Soeharto juga mau memindahkan ibu kota negara pada tahun 1993 tapi bukan ke Kalimantan tengah, melainkan ke Jonggol. Kemudian lanjut Isran Noor, Presiden ke 6, Susilo Bambang Yudoyono akan memindahkan ibu kota ke Jonggol Selatan. “Kenapa ke Jonggol Selatan, karena Jonggol di pemindahan pertama itu sudah diakuisisi oleh masyarakat setempat. Sehingga tidak mungkin. Nah ke tiga pemimpin ini ketika mau memindahkan ibukota, Jakarta itu tidak ada tanda-tanda kumuh, tidak ada tanda-tanda macet, tidak ada tanda-tanda banjir dan tidak ada informasi terkait dengan sinking line, lahan menurun,” ujar Isran Noor.
Dari hasil para peneliti, para pakar, menyebutkan rata-rata 4 centimeter pertahun mengalami penurunan yang berada di 24% wilayah Jakarta. Artinya kalau 4cm setiap tahun, 100 tahun lagi ibu kota yang berada di DKI Jakarta ada sebagian wilayahnya tenggelam sedalam 4 meter, yaitu di wilayah sinking line. “Dan itu zaman Pak Karno, zaman Pak Harto dan zaman Pak SBY tidak ada informasi itu. Tapi mereka sudah berniat untuk memindahkan sebuah ibu kota negara,” imbuhnya.
Menurut Isran Noor, para pemimpin negara sebelumnya itu sudah memiliki kelebihan oleh Allah Subhana Wa Ta’ala pada masanya dan orang baru tahu setelah beberapa saat berlalu. “Oleh karena itu jika dikatakan terlalu cepat, bagi saya justru sangat terlambat jika memindahkan ibu kota negara ujarnya,” ujarnya lagi.
Ia menyebutkan, lahan IKN itu seluah 256ribu hektar. Bahkan gubernur telah melakukan izin areal 610.000 hektar. Nanti di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP atau bisa juga disebut Kawasan Inti Nusantara seluas 11.000 hektar. Nanti gedung-gedung itu dibangun itu tidak berdekatan, termasuk kantor kantor pemerintahan. Diantara gedung-gedung itu akan ada pepohonan yang rindang. Tempat satwa hidup. Isran Noor mengatakan bahwa di Kawasan IKN itu banyak sekali itu satwa, ada beruang madu, ada yang namanya bekantan, ada yang namanya monyet beru. Kemudian di wilayah teluk itu ada lumba-lumba. “Saya sudah menerima pendapat dari salah seorang desainer kota terkenal di dunia yang membangun Ibu Kota Astana, di Kazastan, dari Jepang, Nubuono namanya. Ahli perencanaan kota terkenal. Yang menyebut bahwa perencanan IKN Nusantara ini merupakan kota terbaik di dunia dan tidak ada tandingannya,” ujar Isran Noor lagi.
Usai menyampaikan paparannya, giliran Rektor Universitas Balikpapan Dr Isradi Zainal ST, MT, MH, MM, DESS, IPU, yang menyampaikan. Di Dalam paparannya, ditunjuknya Kabupaten PPU menurutnya dalam kategori ke-Islaman merupakan rahmat atau takdirnya Kalimantan untuk menjadi Ibu Kota Negara.
Menurut Isradi, ada beberapa posisi strategis yang ia pegang, di mana posisi strategis itu juga ia gunakan untuk memperjuangkan salah satunya terkait dengan Ibu Kota Negara. Ia menceritakan, di tahun 2019, saat menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik Sipil Universitas Balikpapan sekaligus Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Kalimantan dan Kalimantan Timur. Pada saat menduduki posisi itu, Isradi mengaku kecipratan pertanyaan. Jadi salah satu pertanyaan, yang waktu itu Sepaku belum ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara, masih Kalimantan seperti yang disebutkan Pak Gubernur. Isradi mengatakan ada pertanyaan dari wartawan seperti ini, kalau di sanakan tanahnya gambut, layak ga kalau dibangun IKN. “Saat itu saya diskusi dengan teman teman senior dan setelah dikaji bahwa teknologi sekarang bisa membuat hal hal seperti itu. Dan itu dimuat pada tanggal 3 Agustus 2019. Nah pada waktu yang bersamaan ada gempa yang terjadi di Jawa yang menguncang ibu kota. Sehingga mungkin terpikir oleh presiden, Kalimantan adalah satu-satunya pulau di Indonesia yang bebas dari bencana gempa bumi,” imbuhnya.
Lebih lanjut Isradi menyampaikan, dengan ditunjuknya PPU sebagai Ibu Kota Negara, ia menyampaikan kaitannya dengan SDM, sosial, lingkungan dan ekonomi. Dirinya meyakini, ketika berbicara IKN, baik dalam langkah maupun dalam nafas ia nilai sebagai ibadah. “Dan apa yang saya perjuangkan hari ini, akan dapat amal jariyah. Itu keyakinan saya. Karena saya, mungkin diantara orang-orang Indonesia, saya salah seorang yang mengamati detik per detik, membaca semua referensi, kemudian meyakini, sehingga, saya berdiri di sini, apa yang saya sampaikan adalah sebuah amal,” ujarnya.
Di saat Presiden menetapkan Sepaku sebagai Ibu kota Negara dan dalam waktu yang bersamaan kebetulan dirinya berada di Bali. Saat itu semua Dekan Teknik seIndoensia berkumpul. “Ada guru besar semua, kemudian ada para pakar. Dekan Teknik UGM, Dekan Teknik UI dan yang lain. Lalu di saat kami bertemu, berempat, yaitu dekan Teknik UI, Dekan Teknik UGM, Dekan Teknik Unhas dan saya. Pada saat itu, tanggal 26 Agustus, kita dukung IKN itu. IKN sangat bagus. Nah, di 26 Agustus para dekan seluruh Indonesia, khususnya yang berempat itu. Salah satu yang kurang adalah build city, yaitu bagaimana mengembangkan potensi IKN dilalui alur laut dan pulau,” imbuhnya.
Isradi Kembali menyampaikan, setelah pertemuan itu, maka keesokan harinya, para Dekan Teknik ini mengadakan kongres. Kemudian yang terpilih adalah dari UGM sebagai Ketua Forum Dekan Teknik seIndonesia. “Dan saya terpilih sebagai Sekjen mendampingi Prof Nizar sebagai Ketua. Dan saya selalu menyampaikan, bahwa kami di Kalimantan Timur bersama Persatuan Insinyur Indonesia mendukung penuh PPU sebagai IKN Nusantara, yang kemudian diamini oleh semua yang hadir pada kongres itu,” ujar Isradi lagi.
Ia menyebut, jika ada yang bertanya, siapa yang mengajak Dekan Teknik seluruh Indonesia untuk menentukan IKN? Ia pula menyampaikan beberapa hari kemudian saat ada pameran teknologi nasional di Bali, yang kebetulan Isradi menjadi ketua panitianya. Lalu Dirjen Inovasi Teknologi Kementrian Ristek yang kebetulan adalah orang Penajam. “Di bulan September kami bertemu di Kampus Uniba. Yang dibahas adalah terkait dengan pengembangan SDM. Jadi kesimpulannya adalah, Ketika beliau datang, kita diskusikan bahwa tidak akan maju sebuah daerah tanpa ada pembangunan SDMnya. Bagaimana caranya, universitas kalau dikembangkan, bisa ditempatkan untuk itu. Yang ke dua diupayakan cara-cara untuk mengembangkan SDM yang ada di kawasan tersebut,” paparnya.
Isradi juga meminta, bahwa IKN harus dikawal dan salah seorang yang bisa mengawal adalah hanya Gubernur Kalimantan Timur. IKN harus diselamatkan. IKN juga untuk anak cucu masyarakat Kaltim dan IKN juga untuk kebaikan Bersama. “Kalau saya secara pribadi, kalau bapak terserah saja. Tapi saya meyakini bahwa IKN harus dikawal. Dan salah seorang yang bisa mengawal adalah Gubernur Kalimantan Timur. Dan juga secara pribadi saya menginginkan, agar Pak Isran Noor sangat tepat menjadi wakil presiden. Sebab kalau dikawal dengan orang yang tidak mengerti tentang Kaltim akan berbahaya ke depannya. Jadi satu satunya yang mengerti tentang Kaltim adalah Pak isran Noor," pungkasnya.
Sumber Humas Universitas Balikpapan